uu 23 1997. Memuat Dokumen. uu 23 1997

2) Undang-undang No 23 Tahun 2014 Berdasarkan UU No. 3495 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. Dasar hukum itu dilandasi oleh asas hukum lingkungan hidup dan penaatan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup yang. 32 Tahun 2009, keduanya mendefinisikan pengertian lingkungan hidup sebagai berikut: "Lingkungan hidup. --Pasal 11 ayat (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. 22 TAHUN 1948, UU NO. 68, 1997 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan ; UU No. 25, LN. moerdiono. 23 Tahun 1997 (selanjut-nya disebut UUPPLH 1997), maka fungsi sebagai undang-undang induk umbrella provisions me-lekat pada UUPPLH 2009. Penghapusan ini mengindikasikan bahwa izin, misalnya untuk kegiatan membuka lahan atau membuang limbah, tidak dapat dijadikan alasan untuk terbebas dari. Indonesia, Pemerintah Pusat. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diundangkan : 19/09/1997. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convension Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and. --Pasal 11 ayat (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Salah satu yang tak luput dari pengesahan adalah PP No. 23 tahun. terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. Kementerian Sekretariat Negara: No. ABSTRAK: Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai,. KETENTUAN PENUTUP. 42, TLN NO. 3, TLN NO. Lampiran mengenai jenis. (UU NO. File Count 1. S O E H A R T O. 23 Tahun 1997 Pasal 1 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Kesehatan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd M O E R D I O N O . Solusi. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Salah satu penyebab, adanya anggapan bahwa UU tersebut hanya mempermudah proses investasi dan usaha, namun mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. Undang-undang (UU) NO. diperbarui dengan UU No. TLN No. menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 Terdiri dari 11 Bab dan 52 Pasal • UU. Indonesia memiliki Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum. Judul. 5587, LL SETNEG : 212 HLM. – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 23 TAHUN 1999. Sejak tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang No. Peraturan: 23:. , LLM) JAKARTA - HUMAS,Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. Peraturan Perundang-undangan. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini terdiri dari. PUTUSAN Nomor 95/PUU-XII/2014. penundaan kewajiban pembayaran. bahwa dalam rangk a m enday agunak an sum ber day a alam unt uk m em aj uk an k esej aht eraan um um sepert i diam anat k an dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan unt uk m encapai kebahagiaan hidup. Kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara. E. 2. Abu Salwa. YM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 (UU/1997/17) (1997) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 1997. b. Jakarta Tanggal Penetapan. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 23 TAHUN 1997 (23/1997) Tanggal : 19 SEPTEMBER 1997 (JAKARTA) Sumber : LN 1997/68; TLN NO. Perbandingan UU. 1997. 300. UU No. Diubah dengan : UU No. dan Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3), Undang-undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA : N A K S U T U M E M. Katalog. 23 tahun 2014). 000. Penulis memandang bahwa Penggantian UU No. LN. 23 tahun 1997. Undang-undang (UU) NO. 506. kitab suci atau simbol keagamaan. 1997/ No. Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun. 4 Tahun 1982. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. 3495. NOMOR 26 TAHUN 1997 TENTANG HUKUM DISIPLIN PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Uu nomor 4 tahun 1982. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun Undang-Undang No. No. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1997 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. 1 TAHUN 1957, UU NO. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, menyatakan;. M O E R D I O N O LEMBARAN NEGARA REPUBLIK. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menurut undang- undang Undang-Undang No. 32 tahun 2009 mengenai prinsip-prinsip dalam. UU No. 2 Implikasi UU No 32 Tahun 2009 Sinkronisasi Peran Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat untuk Optimalisasi UU PPLH 1997. Lingkungan hidup di indonesia. 13, LN. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. Pasal 23 (1) Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama. 1997. Tipe Dokumen. 32 tahun. Berdasarkan UU. Terhitung tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang No. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Dengan persetujuanUU 23 Tahun 1997 BAB III - Setiap rencana yang diperkiran - Pengelolaan LH tingkat menjelaskan bahwa masyarakat berdampak, harus dilengkapi nasional dilakukan secara juga berhak memperoleh dengan AMDAL yang terpadu oleh perangkat IV pelaksanaannya diatur oleh kelembagaan yang informasi LH, berperan pemerintah pusat. Pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. U. nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan united nations convention againstillicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, 1988 (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, 1988) dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. ABSTRAK:Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang- Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena. 23/1997 di jelaskan bahwa lingkunagan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, diantaranya manusia beserta perilakunya,yang dapat mempengarui kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia itu sendiri, dan makhluk hidup lainya. Sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dinyatakan tidak berlaku lagi, yang mana kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 6 Jika di-cermati terdapat beberapa perbedaan penga-turan antara UUPPLH. 3 H. TENTANG DATABASE PERATURAN. Diubah dengan. Undang-undang (UU) NO. Permasalahan seperti ini perlu diatasi secara serius. Undang-undang (UU) NO. Jenis. Undang-undang Nomor 23 Prp. (2) Apabila 5 (lima) tahun sesudah tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat uang yang belum ditukarkan, nilai uang tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan tahun. U: Indonesia: Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan:. kitab suci atau simbol keagamaan. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. pdf. Tidak ada Hak Cipta atas:Undang-undang (UU) NO. 10 Tahun 1997 Ketenaganukliran DETAIL PERATURAN Abstrak. Undang Undang No. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998. Undang Undang No. Undang-undang (UU) No. AD Premier 9th floor, Jl. UU Nomor 23 Tahun 1997. bahwa ketenaganukliran menyangkut kehidupan dan keselamatan orang banyak, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara yang pemanfaatannya bagi pembangunan nasional ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang. Zulkifli Aspan. – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 32 TAHUN 1997 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 8 TAHUN 1995Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU No. Namun dirasa Undang-undang ini belum berlaku di masyarakat karena berdasarkan pengamatan masih banyak industri manufaktur yang mencemari lingkungan seperti limbah cair yang langsung dibuang ke sungai tanpa mengalami penyaringan dan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun. 59, LL Setkab : 36 HLM. Mengingat: 1. 4 Tahun 1982. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah; 3. No. Dalam. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya. 23/1997 LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. 0%. Perbedaan yang nampak dalam ke tiga perundang – undangan ini adalah : • UU. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (Dierenbeschermingsordonnantie 1931 Staatsblad. 2 3 Ta hun 1 9 9 7 Te nt a ng : Pe nge lola a n Lingk unga n H idup b. Sejak tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang No. METADATA PERATURAN. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan hadirnya Undang-Undang No. 1997 No. 143, TLN No. 68, 1997 LINGKUNGAN HIDUP. Penyempurnaan terhadap UU No. Dilansir dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, UU No. Dalam UU No. NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penetapan suatu. Dengan berlakunya. 3. Pelayanan Medik No. 3699 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 23, LN. Tahun : 1997. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,. 2019. 4 Maret 2021, 14:08. 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang No.